 |
| Foto : Wisata Bukit Nane Yang dipromosikan oleh Traveling dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar |
SELAYAR | KORANDIGITAL -- Aktivitas Selayar Traveling di kawasan wisata Bukit Nane Paradise, Kabupaten Kepulauan Selayar, menjadi sorotan setelah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengklaim pihak biro perjalanan tersebut tidak mengindahkan panggilan petugas saat melakukan peninjauan di lokasi. Polemik ini turut memunculkan desakan agar promosi destinasi tersebut dievaluasi hingga persoalan keselamatan dan pengelolaan kawasan memperoleh kejelasan.
Kepala Bidang Peraturan Daerah (Kabid Perda) Satpol PP Kabupaten Kepulauan Selayar, Erick Gunawan, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah persoalan mendasar saat meninjau kawasan tersebut, termasuk penggunaan jalur curam yang dinilai berisiko terhadap keselamatan wisatawan.
“Iya, belum resmi. Jadi, imbauan itu masih secara lisan kami sampaikan kepada pihak pengelola di sana karena berdasarkan hasil tinjauan langsung di lapangan, kami mendapati bahwa ada persoalan mendasar yang harus diselesaikan oleh pengelola kawasan,” ujar Erick melalui pesan WhatsApp, 10 Oktober 2026.
Erick juga menyoroti pihak jasa perjalanan wisata yang membawa pengunjung melewati jalur tersebut. Ia mengklaim petugas telah memanggil pihak travel untuk dimintai keterangan, tetapi panggilan itu tidak diindahkan.
“Makanya, akan kami tegur keras,” tegasnya.
Namun, pihak Selayar Traveling melalui Fajrin membantah sengaja menghindari petugas. Menurut keterangannya, ketika petugas tiba di lokasi, wisatawan sudah berada di atas kapal sehingga rombongan melanjutkan perjalanan.
Fajrin juga menjelaskan bahwa dirinya tidak berada di lokasi saat kejadian karena sedang berada di Makassar untuk mendampingi ayahnya menjalani operasi jantung. Perjalanan tersebut, katanya, ditangani anggota timnya.
Terkait penggunaan jalur, pihak travel menyebut kondisi air laut yang surut dan ombak pada musim timur menjadi pertimbangan dalam menentukan akses perjalanan. Jalur alternatif yang lebih landai diklaim membutuhkan waktu tempuh lebih lama.
Pihak travel juga mengaku telah membagi anggota tim di sejumlah titik dan menyediakan tali tambahan sebagai pegangan wisatawan. Meski demikian, langkah tersebut tetap perlu dinilai berdasarkan standar keselamatan yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan operasional perjalanan.
Di luar perbedaan keterangan mengenai pemanggilan petugas, pihak Selayar Traveling turut mempersoalkan mekanisme pengelolaan Bukit Nane Paradise.
Mereka mengaku telah melakukan pembayaran kepada pihak yang disebut sebagai pemilik lahan sejak Maret 2026. Namun, pembayaran tersebut dihentikan pada Juni 2026 karena fasilitas yang diharapkan belum tersedia, termasuk loket, tiket masuk, toilet, dan sarana pendukung lainnya.
Pihak travel menyatakan tidak keberatan membayar apabila mekanisme pengelolaan kawasan dan fasilitas yang dijanjikan memiliki kejelasan.
Kendati demikian, keterangan mengenai pembayaran, kesepakatan, status lahan, serta kewenangan pengelolaan kawasan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak penerima pembayaran dan instansi terkait.
Polemik ini juga memunculkan sorotan terhadap promosi Bukit Nane Paradise sebagai destinasi wisata Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sejumlah persoalan yang mencuat memunculkan pandangan bahwa promosi destinasi tidak semestinya hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan, tetapi juga harus disertai kepastian mengenai keselamatan akses, kejelasan pengelolaan, dan ketersediaan fasilitas dasar bagi wisatawan.
Jika hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan bahwa jalur yang digunakan belum memenuhi aspek keselamatan dan persoalan pengelolaan belum terselesaikan, promosi Bukit Nane Paradise dinilai perlu dievaluasi. Bahkan, muncul desakan agar promosi destinasi tersebut dihentikan sementara sampai terdapat kepastian mengenai keamanan jalur, status lahan, mekanisme pengelolaan, dan fasilitas pendukung.
Dinas Pariwisata bersama Satpol PP dan instansi terkait didorong melakukan evaluasi menyeluruh sebelum terus mempromosikan kawasan tersebut kepada wisatawan.
Langkah itu penting untuk memastikan bahwa informasi promosi sejalan dengan kondisi faktual di lapangan. Jangan sampai wisatawan tertarik berkunjung melalui promosi, tetapi justru menghadapi persoalan keselamatan maupun ketidakjelasan fasilitas ketika tiba di lokasi.
Meski demikian, desakan penghentian sementara promosi tersebut merupakan pandangan yang perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
Perbedaan keterangan antara Satpol PP dan Selayar Traveling mengenai kronologi pemanggilan petugas perlu diperjelas melalui konfirmasi lanjutan. Begitu pula kondisi jalur yang dipersoalkan, langkah pengamanan yang diterapkan, serta mekanisme pengelolaan kawasan wisata.
Pihak pengelola Bukit Nane Paradise juga perlu memberikan penjelasan mengenai fasilitas yang tersedia, status dan kewenangan pengelolaan lahan, serta mekanisme pembayaran yang disebutkan pihak travel.
Hingga persoalan tersebut memperoleh kejelasan, keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa promosi destinasi wisata didukung kesiapan akses, fasilitas, dan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
