SELAYAR | KORANDIGITAL - Pencurian kabel listrik sepanjang kurang lebih 300 meter kembali terjadi di kawasan pertambakan Matalalang, Kelurahan Bonto Bangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sabtu (17/10/2026). Berulangnya kejadian ini memunculkan pertanyaan tajam: sejauh mana kehadiran pemerintah setempat dan aparat keamanan kewilayahan benar-benar dirasakan masyarakat, di luar kegiatan seremonial dan agenda formal pemerintahan?
Keresahan pengelola tambak bukan tanpa alasan. Kawasan usaha yang membutuhkan instalasi listrik untuk menggerakkan kincir air, pompa, dan penerangan itu kembali menjadi sasaran pencurian. Namun, hingga kejadian terbaru, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan langkah konkret pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat maupun aparat keamanan di wilayah tersebut.
Camat Bontoharu, Lurah Bonto Bangun, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa menjadi pihak-pihak yang perlu dimintai penjelasan. Bukan karena mereka dapat langsung dianggap lalai, melainkan karena pencurian yang disebut berulang semestinya mendorong evaluasi terhadap pengawasan lingkungan, deteksi dini, dan koordinasi keamanan di kawasan pertambakan.
Agus, penjaga tambak di lokasi kejadian, mengaku baru mengetahui kabel tersebut hilang setelah mendapat telepon dari sesama petambak.
"Saya baru tahu kalau kabel tambak sudah hilang setelah ditelepon sama tetangga tambak sebelah. Diperkirakan kejadiannya siang hari pas kondisi lokasi lagi sepi," ujar Agus.
Peristiwa yang diduga terjadi saat kawasan sedang lengang itu menambah daftar persoalan keamanan yang perlu mendapat perhatian. Hilangnya kabel tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian material, tetapi juga mengganggu operasional tambak yang bergantung pada pasokan listrik.
Jangan Hanya Hadir Saat Acara Resmi
Kegiatan seremonial merupakan bagian dari agenda pemerintahan dan kelembagaan. Namun, ukuran kehadiran pejabat dan aparat di tengah masyarakat semestinya tidak berhenti pada acara resmi, kunjungan formal, atau dokumentasi kegiatan.
Ujian sesungguhnya terlihat ketika warga menghadapi persoalan nyata, termasuk pencurian yang berulang dan mengancam keberlangsungan usaha mereka.
Dalam konteks Matalalang, publik berhak mempertanyakan apakah Pemerintah Kecamatan Bontoharu dan Pemerintah Kelurahan Bonto Bangun telah memetakan titik rawan pencurian, membangun komunikasi dengan para pengelola tambak, serta mengoordinasikan langkah pencegahan bersama aparat keamanan.
Jika upaya tersebut telah dilakukan, apa hasilnya? Jika belum, apa kendalanya dan kapan langkah konkret akan dijalankan?
Pertanyaan ini penting agar persoalan keamanan tidak sekadar menjadi pembicaraan setelah kejadian, lalu kembali tenggelam tanpa penyelesaian yang jelas.
Bhabinkamtibmas dan Babinsa, Di Mana Langkah Preventifnya?
Bhabinkamtibmas dan Babinsa juga perlu memberikan penjelasan mengenai upaya pembinaan keamanan dan kewilayahan di kawasan tersebut.
Bhabinkamtibmas memiliki peran dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan Babinsa menjalankan fungsi pembinaan teritorial. Keduanya dapat berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat untuk mendorong kewaspadaan, mendeteksi potensi gangguan keamanan, serta memperkuat komunikasi di wilayah binaan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Pencurian yang disebut berulang seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk menentukan apakah pengawasan lingkungan sudah memadai dan apakah kawasan pertambakan Matalalang membutuhkan langkah antisipasi tambahan.
Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan yang memastikan apakah Bhabinkamtibmas dan Babinsa setempat telah melakukan pemetaan kerawanan, berkoordinasi dengan pengelola tambak, atau mengambil langkah pencegahan sebelum kejadian terbaru.
Karena itu, pertanyaan mengenai peran mereka perlu dijawab secara terbuka. Masyarakat membutuhkan kejelasan tentang tindakan yang telah dilakukan, bukan sekadar penilaian berdasarkan ada atau tidaknya aparat di lokasi saat kejadian.
Tidak Ada Laporan, Tetapi Pencegahan Tetap Penting
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa kehilangan kabel tersebut belum dilaporkan secara resmi oleh korban kepada kepolisian. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena laporan resmi dapat menjadi dasar bagi proses penanganan dan penyelidikan dugaan tindak pidana.
Meski demikian, belum adanya laporan tidak serta-merta menutup ruang bagi pemerintah setempat untuk memfasilitasi komunikasi dengan korban, mendorong pelaporan, dan mengupayakan pencegahan bersama masyarakat.
Langkah tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan titik rawan, penguatan sistem keamanan lingkungan, peningkatan kewaspadaan, serta koordinasi dengan aparat yang berwenang.
Bagi pengelola tambak, kehilangan kabel bukan persoalan kecil. Gangguan instalasi listrik dapat memengaruhi kinerja kincir air dan pompa, sementara minimnya penerangan berpotensi menambah kerawanan keamanan pada malam hari.
Publik Menunggu Bukti Kehadiran
Berulangnya pencurian kabel di Matalalang semestinya menjadi momentum bagi pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa untuk mengevaluasi pendekatan pengamanan wilayah.
Masyarakat membutuhkan kehadiran yang dapat diukur melalui koordinasi, pencegahan, respons terhadap keluhan, dan tindak lanjut yang jelas. Bukan semata-mata kehadiran dalam agenda formal.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Camat Bontoharu, Lurah Bonto Bangun, Bhabinkamtibmas, maupun Babinsa terkait langkah pengamanan dan pencegahan pencurian berulang di kawasan pertambakan Matalalang.
Klarifikasi mereka penting agar publik memperoleh gambaran berimbang mengenai upaya yang telah dilakukan dan kendala yang dihadapi.
Pada akhirnya, pertanyaan apakah pemerintah dan aparat kewilayahan terlalu sibuk dengan kegiatan seremonial tidak cukup dijawab dengan pernyataan. Jawabannya harus terlihat dari tindakan nyata ketika masyarakat menghadapi persoalan.
Sebab, keberhasilan pelayanan publik dan pengamanan wilayah tidak hanya diukur dari ramainya agenda resmi, tetapi juga dari kemampuan mencegah masalah berulang dan menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.
