 |
| Gambar MS oleh NER |
KORANDIGITAL - Upaya NER menyelesaikan persoalan melalui fasilitasi Kepala Balai Taman Nasional William Tangker belum menghasilkan pertemuan dengan MS. Tiga hari setelah pertemuan dengan pimpinan balai pada 20 Oktober 2026, NER justru menerima kabar bahwa MS tidak bersedia menemuinya.
Informasi itu disampaikan Kepala Tata Usaha (KTU) Andi Irfan melalui pesan WhatsApp pada Jumat (23/10/2026). Penolakan tersebut membuat NER mempertanyakan tindak lanjut upaya mediasi yang, menurut pengakuannya, sebelumnya mendapat respons positif dari Kepala Balai.
Dalam tangkapan layar percakapan yang diperlihatkan kepada redaksi, Andi Irfan menyampaikan, “Assalamu'alaikum, maaf kami sampaikan informasi dari Pak MS, bahwa yang bersangkutan tidak bersedia untuk ketemu Bu.”
NER merespons dengan mempertanyakan efektivitas fasilitasi pimpinan balai.
“Berarti tidak ada gunanya kepala balai. Memfasilitasi saja tidak bisa,” tulis NER.
Andi Irfan kemudian menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan permintaan tersebut kepada Misbahudin. Namun, yang bersangkutan tetap menolak.
“Kami sudah sampaikan, Bu, tapi yang bersangkutan tidak berkenan, dengan beberapa intervensi dan pertimbangan. Yang bersangkutan tetap kekeh tidak mau,” demikian isi pesan lanjutan tersebut.
Hingga berita ini ditulis, alasan Misbahudin menolak pertemuan belum diketahui secara pasti. Redaksi juga belum memperoleh penjelasan langsung dari yang bersangkutan mengenai pertimbangan di balik keputusan tersebut.
Mediasi yang Belum Menemukan Jalan Keluar, NER menuturkan, pertemuan dengan Kepala Balai William Tangker berlangsung di ruang Kepala Balai pada 20 Oktober 2026, sekitar pukul 11.30 WITA. Pertemuan itu dipimpin William Tangker dan dihadiri KTU Andi Irfan serta sejumlah pihak lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, NER mengaku meminta bantuan pimpinan balai untuk mempertemukannya dengan Misbahudin. Ia berharap persoalan yang dihadapi dapat dibicarakan secara langsung guna mencari penyelesaian.
Menurut NER, Kepala Balai merespons permintaan tersebut dengan menyampaikan harapan agar persoalan diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak berkembang menjadi pertengkaran. NER juga mengaku diminta menunggu informasi lanjutan melalui Andi Irfan.
Namun, informasi penolakan yang diterimanya tiga hari kemudian membuat harapan tersebut belum terwujud.
Bagi NER, fasilitasi yang diminta merupakan upaya membuka ruang dialog, bukan memperbesar konflik. Karena itu, ia mempertanyakan langkah lanjutan yang dapat ditempuh setelah pihak yang ingin ditemuinya menyatakan tidak bersedia.
Penolakan salah satu pihak memang menjadi kendala bagi pertemuan langsung. Namun, situasi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai alternatif penyelesaian yang dapat ditawarkan oleh pihak balai, sepanjang persoalan tersebut berada dalam ruang kewenangannya.
NER Pertanyakan Sikap Pimpinan, Kekecewaan NER tidak hanya berkaitan dengan gagalnya pertemuan. Dalam percakapan dengan KTU, ia juga mempertanyakan sikap pimpinan balai yang dinilainya belum memberikan solusi atas persoalan tersebut.
NER mengaku telah menaruh kepercayaan kepada Kepala Balai untuk membantu mempertemukan kedua pihak. Ia berharap pimpinan dapat mengambil langkah yang memungkinkan persoalan dibahas secara terbuka dan proporsional.
Meski demikian, penilaian NER mengenai sikap maupun dugaan keberpihakan pimpinan merupakan pandangan pribadi yang masih membutuhkan klarifikasi dari pihak terkait.
NER turut menyinggung larangan membawa telepon genggam saat pertemuan di ruang Kepala Balai. Ia mempertanyakan penerapan aturan tersebut karena, menurut pengamatannya, sejumlah pihak lain menggunakan telepon genggam selama pertemuan berlangsung.
Belum ada penjelasan resmi mengenai dasar aturan tersebut maupun alasan penerapannya dalam pertemuan yang dimaksud.
Persoalan Kehadiran Pegawai Ikut Dipertanyakan, Selain mediasi, NER juga menyampaikan keberatan terkait kehadiran seorang pegawai yang menurut pengamatannya tidak masuk kantor sejak 14 September 2026.
Ia mempertanyakan bagaimana pencatatan absensi pegawai tersebut dilakukan selama periode yang dipersoalkan. NER berharap pihak berwenang memberikan penjelasan mengenai data kehadiran dan mekanisme pengawasannya.
NER juga mengaku pernah didatangi pihak terkait pada 1 September 2026 untuk menyampaikan persoalan, sebelum akhirnya diblokir pada 11 September 2026.
“Saya mau minta bantuan kepada siapa kalau bukan kepada kepalanya supaya difasilitasi dan ada solusinya,” demikian inti keluhan NER.
Namun, dugaan ketidakhadiran dan persoalan pencatatan absensi tersebut belum terverifikasi secara independen. Kepastian mengenai kehadiran pegawai, izin, penugasan di luar kantor, serta pencatatan absensi perlu dikonfirmasi melalui data resmi dan keterangan pihak berwenang.
Penolakan yang bersangkutan untuk bertemu membuat upaya mediasi yang diminta NER belum mencapai hasil. Persoalan berikutnya adalah apakah Kepala Balai William Tangker akan kembali mengupayakan dialog atau menawarkan mekanisme penyelesaian lain.
Klarifikasi mengenai alasan penolakan Pokok masalah juga diperlukan agar persoalan ini tidak hanya dipahami berdasarkan keterangan salah satu pihak.
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi dari William Tangker maupun Andi Irfan mengenai langkah lanjutan yang akan ditempuh. Keterangan langsung dari Misbahudin juga belum diperoleh.
Redaksi membuka ruang bagi Kepala Balai Taman Nasional, KTU Andi Irfan, serta pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan dan hak jawab.
Kejelasan mengenai proses mediasi, alasan penolakan pertemuan, serta persoalan kehadiran pegawai diperlukan agar seluruh pihak memperoleh ruang yang adil untuk menyampaikan keterangan dan duduk perkara dapat dipahami secara utuh.
