Menu MBG di SPPG Pasimasunggu Timur Disorot, Pengawasan Dipertanyakan dan Dugaan Kejar Untung Mencuat

Table of Contents

KORANDIGITAL | SELAYAR - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Pasimasunggu Timur kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik tajam datang dari orang tua siswa, guru, dan warganet yang mempertanyakan lemahnya pengawasan serta mencurigai adanya orientasi keuntungan dalam penyediaan menu MBG.

Unggahan akun Facebook Mata News yang memuat kiriman foto netizen menunjukkan menu MBG yang tidak dikonsumsi siswa. Menu yang disajikan dilaporkan monoton dan didominasi telur selama beberapa hari berturut-turut. Bahkan pada Selasa, telur yang dibagikan disebut berbau tidak sedap, sehingga menurunkan selera makan anak-anak.

Keluhan tersebut disampaikan dalam bahasa lokal oleh seorang netizen yang menyebut siswa mulai bosan dan memilih membawa bekal sendiri dari rumah. Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan tujuan utama MBG sebagai program pemenuhan gizi peserta didik.

Kritik lebih keras disampaikan akun Daeng Bulaeng yang mengaku terpaksa memaksa siswa mengonsumsi makanan agar tidak mubazir. Ia menilai makanan disiapkan asal jadi, tidak layak secara rasa maupun gizi, dan jauh dari standar yang seharusnya.

“Kalau tidak dimakan anak-anak, kami guru yang kumpulkan. Kasihan makanan mahal terbuang. Tapi kualitasnya jauh dari harapan,” tulisnya.

Sorotan lain datang dari akun Nur Since yang mempertanyakan kreativitas dan keseriusan pengelola SPPG dalam menyiapkan menu MBG. Menurutnya, penyajian yang asal-asalan menunjukkan lemahnya kontrol mutu.

“Bagaimana anak-anak mau selera kalau tampilannya tidak menarik dan menunya sekedarnya,” tulisnya.

Sejumlah warganet bahkan mempertanyakan apakah program MBG di wilayah tersebut hanya dijalankan sebatas menggugurkan kewajiban, atau justru lebih berorientasi pada keuntungan dengan menekan kualitas bahan dan menu. Dugaan ini mencuat seiring menu yang berulang, minim variasi, dan dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan negara.

Publik mendesak agar pemerintah daerah dan instansi pengawas segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh, guna memastikan program strategis ini benar-benar menyentuh tujuan peningkatan gizi anak, bukan sekadar formalitas proyek.